Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai POM di Manokwari Mengikuti Sosialisasi Peraturan untuk Peningkatan Pengelolaan APBN yang Profesional

01-06-2024 Manokwari Dilihat 130 kali

Jakarta (23/05/2024) – pejabat pembuat komitmen (PPK) Balai POM di Manokwari mengikuti sosialisasi peraturan bagi pejabat pembuat komitmen di lingkungan BPOM Tahun anggaran 2024 di Jakarta.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Utama Badan POM RI, Dra. Rita Mahyona, Apt, M.Si secara daring. Dalam sambutannya, Rita menyampaikan bahwa sumber daya manusia yang mengelola APBN harus profesional dan berintegritas sesuai peraturan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, secara spesifik mengatur tentang pejabat keuangan negara salah satunya pejabat pembuat komitmen. Pejabat Pembuat komitmen (PPK) merupakan seseorang yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan dalam pelaksanaan anggaran yang dapat mengakibatkan terjadinya pengeluaran uang atas beban anggaran negara. Untuk menjamin kinerja pelaksanaan anggaran dan akuntabilitas pengelola keuangan perlu peningkatan kompetensi PPK, karena kewenangan pengelolaan keuangan oleh PPK sampai pada pemanfaatan dan pertanggungjawaban, untuk itu peningkatan kompetensi sangat diperlukan.

Kegiatan ini merupakan salah satu program pembinaan dan supervisi yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM RI. Forum ini diharapkan dapat memitigasi risiko dalam pengelolaan keuangan oleh PPK Balai POM di Manokwari sehingga pelaksanaan anggaran di 2024 menjadi lebih terkendali dan mendukung pencapaian kinerja yang ditargetkan.

Adapun materi yang disampaikan meliputi hasil audit BPK dan internal (APIP), pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran BPOM, bagan akun standar dan SBM (standar biaya masuk) TA 2024, perpajakan dalam pelaksanaan anggaran, optimalisasi belanja kartu kredit pemerintah (KKP) dan mitigasi risiko dalam pengadaan barang dan jasa.

Sarana