Sinergitas Penegakan Hukum, Kepala Balai POM Manokwari Lakukan Audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkunham Papua Barat

03-02-2024 Manokwari Dilihat 162 kali

Manokwari – Kepala Balai POM Manokwari Agustince Werimon, S.Farm., Apt lakukan audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkunham Papua Barat, Taufiqurrakhman dalam rangka penguatan kolaborasi dan sinergisme penegakan hukum obat dan makanan di wilayah Papua Parat pada Kamis, 01 Februari 2024 di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah Kemenkunham Papua Barat di Manokwari.

Pada pertemuan tersebut, Taufiqurrakhman didampingi Kepala Bagian Program dan Humas, Syaaltial Biantong. Dalam audiensinya, Agustince menyampaikan tantangan kejahatan obat dan makanan yang semakin kompleks sebagai implikasi adanya perdagangan bebas termasuk diwilayah hukum Papua Barat. Oleh sebab itu BPOM dan lintas sektor terkait harus melangkah lebih maju untuk merespons dan mengantisipasi modus kejahatan yang semakin berkembang terutama dengan banyaknya pelanggaran di bidang obat dan makanan secara online yang juga mengalami kenaikan.

Sinergitas yang dimaksud Agustince adalah kolaborasi dalam proses penegakan hukum. Dalam hal ini PPNS BPOM Manokwari saat melakukan proses penyelidikan sampai penyidikan membutuhkan dukungan lintas sektor sebagai upaya mengantisipasi dan merespons perkembangan modus kejahatan obat dan makanan karena penegakan hukum kejahatan obat dan makanan yang optimal tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri.

Menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan audiensi ini, Taufiqurrakhman menyampaikan siap mendukung upaya kolaboratif dan sinergitas yang digalakkan BPOM sesuai dengan kewenangan Kantor Wilayah Kemenkunham sebagai instansi Pembina PPNS termasuk pada UPT yang berada di kabupaten/kota seperti Lapas, Bapas, Rutan, Rupbasan, dan LPKA serta LPP.

Diharapkan audiensi dan kolaborasi ini mengawali sinergitas penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan yang pada akhirnya tercapai apa yang menjadi harapan masyarakat yaitu penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, memberi kepastian hukum dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sarana