Manokwari (26/08/2026) - Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Manokwari menghadiri Forum Konsultasi Publik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Papua Barat dengan tema “Akselerasi Digitalisasi Pengelolaan APBN melalui Kolaborasi untuk Mewujudkan Layanan yang Cepat, Aman, Efisien, dan Akuntabel” yang dilaksanakan di Gedung Keuangan Negara Manokwari.
Kegiatan tersebut bertujuan menjadi wadah untuk menampung kritik dan saran dari Satuan Kerja (satker) mitra kerja Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat terkait dengan praktek digitalisasi pengelolaan APBN yang berlangsung sampai dengan bulan Juli tahun 2026.
Pada kegiatan tersebut, Balai POM di Manokwari mendapatkan piagam penghargaan peringkat I satker dengan jumlah transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) terbanyak. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat, total transaksi dengan menggunakan KKP yang dilakukan Balai POM di Manokwari mencapai lebih dari Rp.500.000.000. Nilai tersebut hampir mencapai tiga puluh persen (30%) dari total transaksi KKP yang dilakukan seluruh mitra kerja Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat sampai dengan bulan juli tahun 2026.
Ombudsman Perwakilan Papua Barat selaku salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut menyampaikan pesan kepada seluruh satker bahwa “kita menginginkan digitalisasi yang mempermudah, kolaborasi yang menyelesaikan, pelayanan yang memberi kepastian, dan APBN yang manfaatnya dirasakan masyarakat. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasil pengelolaan APBN bukan hanya seberapa baik sistem bekerja, tetapi seberapa nyata manfaatnya dirasakan masyarakat.”
