PENILAIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Pada tanggal 22 Juni 2021 telah dilakukan penilaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Balai POM di Manokwari oleh Tim Penilai dari Inspektorat 1 Badan POM RI. Kegiatan penilaian yang biasa kami sebut desk SAKIP diikuti oleh 2 (dua) perwakilan dari Balai POM di Manokwari dan dilakukan oleh 2 (dua) Tim Penilai.
Nah, apa itu SAKIP?. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau biasa disingkat dengan SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja.
Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Balai POM di Manokwari terus melakukan upaya perbaikan dalam rangka penyelenggaraan SAKIP. Semua bidang yang ada di Balai POM di Manokwari terus melakukan perbaikan penerapan SAKIP untuk mendapatkan nilai yang maksimal sehingga mampu meningkatkan nilai SAKIP pada periode berikutnya.
Secara keseluruhan Balai POM di Manokwari sudah mendapatkan nilai “Sangat Baik”. Namun, dalam kegiatan penilaian yang dilakukan kemarin masih terdapat beberapa poin yang perlu dilakukan perbaikan, dan Balai POM di Manokwari akan terus berupaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga mampu mendapatkan nilai yang memuaskan hingga sangat memuaskan.
Mari bersama melakukan perubahan berkelanjutan penerapan SAKIP untuk mewujudkan perencanaan yang lebih berorientasi kinerja dengan skenario evaluasi keberhasilan, pelaporan yang lebih berorientasi pada hasil dan sesuai tanggungjawab, menyelaraskan dan pengintegrasian manajemen keuangan dan manajemen kinerja (penganggaran berbasis kinerja), serta mendorong pimpinan melakukan monitoring dan pengendalian.
