Manokwari - Balai POM di Manokwari terus berupaya memperkuat kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Provinsi Papua Barat melalui sinergi strategis lintas sektor. Komitmen ini diwujudkan dengan berpartisipasi aktif dalam Rapat Penguatan Komitmen Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) sekaligus Sosialisasi Keputusan Bersama (SKB) 4 K/L (Kementerian/Lembaga) tentang Pengendalian Mutu Pelayanan KB, pada Senin (31/8/2026), di Aula Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat, Philmona Maria Yarollo, melibatkan berbagai pihak kunci. Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB; jajaran Dinas Kesehatan; serta para pemangku kepentingan program KB dari wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Forum koordinasi ini memiliki tujuan utama menyatukan langkah pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memastikan seluruh pelayanan KB didukung oleh alokon yang aman, bermutu, tersedia secara memadai, dan dapat diakses merata di berbagai fasilitas kesehatan. Dalam paparannya, Ketua Tim Kerja Bina KB dan Kesehatan Reproduksi, Kristin, menekankan krusialnya pembagian peran antar instansi, mulai dari tahap penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemantauan, hingga pengawasan alokon.
Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas keamanan obat, Balai POM di Manokwari memegang peran esensial sebagai tim pengendalian mutu. Kepala Balai POM di Manokwari menegaskan perlunya penyesuaian nomenklatur dalam penyusunan SK Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan KB agar kewenangan pengawasan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota berjalan optimal. Selama ini, Balai POM di Manokwari secara konsisten telah mengawal keamanan alokon melalui pengawasan proaktif berupa kegiatan sampling dan pengujian berkala setiap tahun. Hal tersebut akan terus dilakukan sesuai kebijakan pusat sehingga pelaksanaan di tingkat daerah tetap selaras dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku secara nasional.
Implementasi SKB 4 Kementerian/Lembaga ini memberikan manfaat krusial bagi masyarakat. Ketersediaan alokon yang telah memenuhi standar keamanan dan uji mutu dari BPOM tidak hanya memberikan kepastian serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat pengguna layanan KB, tetapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas kesehatan publik guna mewujudkan pembangunan keluarga yang sehat dan berkelanjutan di Papua Barat.
